Kasus Dugaan Korupsi MBG Mengguncang Program, Kepercayaan Publik Diuji Kasus dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak hanya menyeret nama pejabat lembaga pengelola. Perkara ini juga memunculkan efek kolateral yang jauh lebih luas, mulai dari kepercayaan publik, nasib dapur layanan, posisi mitra penyedia makanan, rasa aman orang tua siswa, hingga cara negara membelanjakan anggaran besar untuk program sosial berskala nasional.
MBG sejak awal diposisikan sebagai salah satu program paling besar dalam agenda pemerintahan. Sasarannya luas, menyentuh anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok yang membutuhkan dukungan gizi. Ketika program sebesar ini tersandung dugaan penyimpangan di level tata kelola, persoalannya tidak lagi berhenti pada nama tersangka. Yang ikut terguncang adalah keyakinan masyarakat bahwa makanan untuk anak dan kelompok rentan dikelola dengan standar bersih, aman, dan benar.
Kasus Hukum yang Menyentuh Program Prioritas
Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dua mantan pejabat BGN sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG. Perkara ini disebut berkaitan dengan pengelolaan program pada periode 2025 sampai 2026. Penyidik juga menyebut adanya dugaan pengaruh dalam pemilihan yayasan pengelola dapur, dugaan keterkaitan yayasan dengan pejabat melalui pihak lain, serta dugaan mark up sejumlah pengadaan.
Dalam pemberitaan, sejumlah barang yang menjadi perhatian antara lain motor listrik, sepatu, dan televisi. Penyidik masih menghitung nilai kerugian negara. Karena proses hukum masih berjalan, seluruh pihak yang ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak hukum dan asas praduga tak bersalah harus dihormati sampai ada putusan pengadilan berkekuatan tetap.
Namun dari sisi tata kelola, kasus ini sudah menimbulkan guncangan besar. Program yang seharusnya bicara soal gizi anak, mutu makanan, ketepatan distribusi, dan perbaikan layanan kini terseret pembicaraan mengenai seleksi mitra, belanja barang, konflik kepentingan, serta pengawasan anggaran.
Bagi publik, perkara ini terasa sensitif karena menyentuh kebutuhan dasar anak dan keluarga. Uang negara yang dialokasikan untuk makanan bergizi memiliki beban moral yang tinggi. Ketika ada dugaan penyimpangan, reaksi masyarakat menjadi lebih kuat daripada kasus administrasi biasa.
Kepercayaan Publik Menjadi Korban Pertama
Efek paling cepat dari kasus dugaan korupsi MBG adalah terkikisnya kepercayaan. Orang tua siswa, guru, pihak sekolah, pelaku UMKM, petani, penyedia bahan pangan, dan pengelola dapur yang bekerja jujur ikut terkena beban sosial. Mereka harus menjelaskan kepada lingkungan sekitar bahwa layanan di lapangan tetap berjalan dan tidak semua pihak terlibat dalam perkara hukum.
Kepercayaan adalah modal utama program makanan publik. Orang tua menyerahkan sebagian kebutuhan makan anak kepada sistem yang dikelola negara. Mereka berharap makanan yang diterima anak aman, bergizi, dan disiapkan oleh dapur yang memenuhi standar. Jika muncul dugaan bahwa dapur atau mitra tertentu lolos bukan karena kualitas, melainkan karena kedekatan atau manipulasi verifikasi, rasa percaya itu mudah goyah.
Di banyak daerah, sekolah menjadi titik pertama yang menerima keluhan. Guru bisa ditanya apakah makanan masih aman, apakah dapur sudah dicek, atau apakah program tetap layak diterima. Padahal guru bukan pengambil keputusan dalam seleksi mitra. Mereka hanya berada di garis depan karena berhadapan langsung dengan siswa dan orang tua.
“Dalam program makanan anak, satu celah tata kelola dapat menghapus kerja baik ribuan petugas dapur yang selama ini memasak dengan benar.”
Inilah harga sosial yang paling berat. Kasus hukum menimpa beberapa orang, tetapi kecurigaan bisa melebar ke banyak pihak yang sebenarnya bekerja sesuai aturan.
Dapur MBG Ikut Kena Sorotan
Dapur pengelola makanan menjadi titik yang paling banyak diperhatikan setelah perkara ini mencuat. Dalam program MBG, dapur bukan hanya tempat memasak. Dapur menjadi pusat logistik, penyimpanan bahan, pengaturan menu, pengiriman makanan, kebersihan alat, dan kontrol mutu harian. Jika dapur dipilih tanpa standar yang benar, seluruh rantai layanan bisa terganggu.
Penyidik menyebut ada yayasan pengelola dapur yang diduga tetap disetujui meski tidak memenuhi syarat. Tuduhan seperti ini membuat publik bertanya tentang sistem verifikasi. Siapa yang menilai kelayakan dapur. Apakah inspeksi dilakukan langsung. Apakah dapur punya kapasitas produksi sesuai jumlah penerima.
Kepala BGN baru kemudian dihadapkan pada pekerjaan yang tidak ringan. Ia tidak hanya harus melanjutkan layanan, tetapi juga membersihkan daftar mitra, memeriksa ulang dapur, dan memastikan tidak ada celah serupa. Bila langkah ini tidak dilakukan terbuka, kecurigaan akan bertahan.
Dapur yang baik juga ikut dirugikan. Mereka bisa mengalami penundaan pembayaran, pemeriksaan tambahan, atau sorotan warga. Padahal, sebagian dapur mungkin sudah bekerja sesuai standar sejak awal. Karena itu, audit perlu tajam tetapi adil, agar yang bersih tidak ikut diperlakukan seperti bermasalah.
Mitra Lokal dan UMKM Menunggu Kepastian
Program MBG dirancang untuk melibatkan rantai ekonomi lokal. Petani, peternak, pemasok sayuran, pedagang bahan pangan, jasa logistik, hingga pekerja dapur bisa mendapat penghasilan dari perputaran program. Ketika kasus hukum muncul, banyak pelaku lokal menunggu kepastian apakah kontrak akan ditinjau, pembayaran tertunda, atau pengadaan berubah.
Ketidakpastian ini dapat menekan pelaku kecil. UMKM yang sudah menyiapkan bahan, merekrut pekerja, atau membeli peralatan bisa kebingungan jika dapur tempat mereka bermitra diperiksa. Petani yang memasok telur, sayur, beras, ikan, atau ayam juga membutuhkan kejelasan jadwal pembelian. Rantai pangan tidak bisa berhenti terlalu lama karena bahan mudah rusak.
Di sinilah efek kolateral terasa langsung. Perkara hukum berada di Jakarta, tetapi getarannya sampai ke desa, pasar, gudang pangan, dan dapur kecil. Pelaku lokal yang tidak terlibat bisa tetap merasakan perlambatan arus pembayaran dan pesanan.
Pemerintah perlu membedakan pemeriksaan hukum dan kelanjutan layanan. Bila ada mitra bermasalah, lakukan pemutusan sesuai aturan. Namun bagi mitra yang lolos audit, proses kerja perlu tetap dijaga agar ekonomi lokal tidak ikut terhenti.
Anak Sekolah Tidak Boleh Menjadi Pihak yang Dirugikan
Pemerintah menyatakan layanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu. Pesan ini penting karena penerima manfaat MBG tidak boleh menjadi korban dari persoalan tata kelola. Anak sekolah tetap membutuhkan makanan yang layak, terutama di wilayah yang masih menghadapi masalah gizi dan akses pangan.
Namun menjaga layanan tetap berjalan bukan berarti menutup mata terhadap masalah. Justru program harus berjalan dengan kontrol lebih ketat. Menu harus diperiksa, bahan pangan harus segar, kebersihan dapur harus dijaga, dan waktu distribusi harus tepat. Kualitas makanan tidak boleh turun karena pejabat berganti atau sistem sedang diperiksa.
Orang tua juga membutuhkan informasi yang jelas. Bila dapur tertentu diaudit, sampaikan apakah layanan tetap aman. Bila ada pergantian penyedia, jelaskan alasannya. Komunikasi yang tertutup hanya akan melahirkan spekulasi. Dalam layanan makanan anak, informasi yang lambat sering lebih merusak daripada kabar buruk yang dijelaskan dengan jujur.
Sekolah juga membutuhkan jalur aduan cepat. Jika ada makanan basi, porsi tidak sesuai, menu berulang tanpa nilai gizi cukup, atau distribusi terlambat, laporan harus langsung masuk ke sistem yang bisa bergerak hari itu juga.
Pengawasan Anggaran Tidak Bisa Lagi Biasa Biasa Saja
MBG mengelola anggaran sangat besar. Program semacam ini membutuhkan sistem pengawasan yang lebih kuat daripada belanja rutin. Ada pengadaan barang, kontrak dapur, distribusi bahan pangan, pembayaran jasa, insentif, pemeliharaan alat, dan pengiriman makanan. Setiap bagian memiliki ruang penyimpangan bila tidak dikunci dengan sistem yang transparan.
Kasus dugaan korupsi ini membuka pertanyaan tentang pengadaan barang yang disebut tidak langsung berhubungan dengan inti layanan makanan. Publik wajar bertanya, apa urgensi pengadaan barang tertentu. Siapa yang menyusun kebutuhan. Bagaimana harga dibanding pasar. Apakah barang benar benar dipakai. Apakah barang sampai ke unit kerja yang tepat.
Pengawasan seharusnya tidak hanya datang setelah masalah mencuat. Program besar memerlukan kontrol sejak tahap perencanaan. Setiap pengadaan harus punya alasan kebutuhan, standar harga, catatan penerima, dan bukti pemanfaatan. Jika data ini dibuka lebih rapi, celah mark up lebih mudah ditutup.
“Program sosial sebesar MBG harus punya dapur yang bersih dan buku belanja yang sama bersihnya.”
Kalimat itu menjadi ukuran sederhana. Makanan yang sehat harus lahir dari sistem anggaran yang sehat pula.
Pergantian Pimpinan Membawa Beban Ganda
Pergantian pimpinan BGN setelah mencuatnya persoalan ini membawa beban ganda bagi pejabat baru. Di satu sisi, program harus terus berjalan. Di sisi lain, lembaga harus menata ulang kepercayaan, mengevaluasi dapur, menertibkan pengadaan, dan menjawab pertanyaan publik.
Kepala BGN baru Nanik Sudaryati Deyang menyampaikan arah untuk memfokuskan ulang program, antara lain dengan menahan laju pembangunan dapur baru dan mengoptimalkan dapur yang sudah ada. Fokus disebut akan diarahkan ke wilayah yang kurang terlayani dan daerah terpencil. Pilihan ini dapat dibaca sebagai upaya memperbaiki skala kerja agar tidak terlalu melebar sebelum sistem benar benar siap.
Langkah tersebut masuk akal bila diikuti audit menyeluruh. Program besar sering tergoda mengejar angka penerima manfaat secepat mungkin. Namun kecepatan tanpa kontrol bisa memunculkan kesalahan berulang. Membangun dapur baru memang penting, tetapi memastikan dapur yang sudah ada aman dan efisien jauh lebih mendesak.
Pimpinan baru juga perlu membangun jalur komunikasi dengan pemerintah daerah. Banyak persoalan teknis MBG berada di daerah, mulai dari lokasi dapur, pasokan bahan, jadwal pengiriman, sampai respons sekolah. Tanpa kerja daerah yang kuat, instruksi pusat sulit menjadi layanan yang rapi.
Refokus Program Bisa Menyentuh Target Penerima
Ketika BGN menyebut refokus ke wilayah kurang terlayani, publik akan melihat apakah hal itu mengubah target penerima, sebaran dapur, dan jadwal layanan. Anak di kota besar dan anak di daerah terpencil sama sama membutuhkan gizi, tetapi tingkat kebutuhan dan akses pangan tidak selalu sama. Karena itu, penajaman sasaran dapat menjadi pilihan yang lebih terukur.
Namun refokus harus dijelaskan dengan hati hati. Jangan sampai masyarakat membaca langkah ini sebagai pengurangan komitmen. Pemerintah perlu menyampaikan dasar pemilihan wilayah, jumlah penerima, waktu perubahan, dan cara memastikan daerah yang belum masuk tahap awal tetap mendapat layanan pada waktunya.
Wilayah terpencil memiliki tantangan berat. Bahan pangan lebih sulit dikirim, dapur lebih jauh dari sekolah, tenaga terlatih terbatas, dan biaya logistik lebih mahal. Jika refokus benar benar diarahkan ke daerah tersebut, sistem pengawasan harus mengikuti karakter lapangan. Standar dapur di pulau kecil tentu tidak sama tantangannya dengan dapur di kota besar.
Keputusan ini akan menjadi ujian apakah MBG bergerak dari proyek berangka besar menuju layanan yang benar benar menjawab kebutuhan paling mendesak.
Kasus Ini Menekan Reputasi Program Unggulan
MBG adalah program yang sangat melekat dengan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, kasus dugaan korupsi di lembaga pengelola bukan hanya persoalan administrasi. Ia ikut menekan reputasi kebijakan unggulan. Lawan politik, pengamat anggaran, lembaga masyarakat sipil, dan publik akan memakai perkara ini untuk menilai apakah program dikelola dengan kesiapan yang memadai.
Pemerintah telah menegaskan komitmen memberantas penyimpangan dan tidak memberi pengecualian. Pernyataan tersebut penting, tetapi publik akan menunggu tindakan lanjutan. Apakah semua pihak yang terlibat diperiksa. Apakah sistem verifikasi mitra dibuka.
Reputasi program tidak pulih hanya karena pejabat diganti. Reputasi pulih bila kesalahan diperbaiki dan cara kerja baru terlihat. Publik membutuhkan bukti bahwa MBG tidak hanya besar dalam anggaran, tetapi juga kuat dalam pengawasan.
Jika perbaikan dilakukan serius, kasus ini dapat menjadi titik balik. Jika tidak, perkara ini akan terus menjadi beban setiap kali pemerintah bicara perluasan layanan.
Pemerintah Daerah Ikut Terbawa Arus
Meski kasus berada pada lembaga pusat, pemerintah daerah ikut merasakan tekanan. MBG dijalankan di sekolah dan wilayah administratif yang berada dalam jangkauan pemda. Kepala daerah, dinas pendidikan, dinas kesehatan, puskesmas, dan sekolah dapat menerima pertanyaan dari warga mengenai keamanan makanan dan kelayakan dapur.
Pemerintah daerah membutuhkan data yang jelas dari pusat. Dapur mana yang aktif. Siapa pengelolanya. Berapa jumlah penerima. Bagaimana standar bahan pangan. Bagaimana jalur laporan jika terjadi keluhan. Tanpa data yang dapat diakses cepat, pemda hanya menjadi penonton ketika masyarakat meminta jawaban.
Kasus ini memberi pelajaran bahwa program nasional tidak boleh berjalan terlalu terpusat tanpa memberi peran pengawasan cukup kepada daerah. Pemerintah daerah lebih dekat dengan dapur dan sekolah. Mereka bisa melihat apakah makanan sampai tepat waktu, apakah kualitasnya baik, dan apakah pekerja dapur menjalankan standar.
Peran daerah bukan untuk menggantikan pusat, tetapi untuk menjadi mata pengawasan di lapangan. Jika relasi pusat dan daerah lemah, kesalahan kecil bisa membesar sebelum diketahui pengambil keputusan.
Isu Keamanan Pangan Kembali Menguat
Sebelum perkara dugaan korupsi mencuat, MBG sudah mendapat perhatian karena laporan kasus keracunan makanan di sejumlah wilayah. Perkara hukum ini membuat isu keamanan pangan kembali naik. Publik mulai menghubungkan tata kelola anggaran dengan mutu layanan makanan.
Padahal, keamanan pangan memiliki standar yang sangat detail. Bahan harus segar, penyimpanan harus sesuai, air bersih harus tersedia, alat masak harus steril, pekerja dapur harus sehat, makanan matang harus segera dikirim, dan jarak waktu memasak ke konsumsi harus terkontrol. Jika satu bagian lemah, risiko gangguan kesehatan bisa meningkat.
Kasus dugaan korupsi mempertegas bahwa standar dapur tidak boleh dilonggarkan karena alasan mengejar target. Dapur yang belum memenuhi syarat harus diperbaiki atau dikeluarkan dari sistem. Tidak boleh ada kompromi pada makanan anak.
Pemerintah perlu memperkuat pengawasan rutin, bukan hanya inspeksi saat ada kejadian. Pengujian sampel makanan, audit kebersihan, pelatihan pekerja dapur, serta rekam jejak pemasok bahan harus menjadi bagian kerja harian.
Rantai Pangan Harus Dibersihkan dari Konflik Kepentingan
Dugaan adanya yayasan yang terhubung dengan pejabat melalui pihak lain membuat isu konflik kepentingan menjadi pusat perhatian. Dalam program besar seperti MBG, relasi antara pejabat, penyedia, yayasan, pemasok, dan pengelola dapur harus jelas. Siapa pun yang mengambil keputusan tidak boleh memiliki kepentingan tersembunyi pada pihak yang menerima keuntungan.
Konflik kepentingan sering sulit dilihat karena tidak selalu muncul dalam nama langsung. Bisa melalui kerabat, pihak terafiliasi, pengurus yayasan, rekan usaha, atau perantara. Karena itu, verifikasi mitra harus mencakup pemeriksaan kepemilikan, hubungan pengurus, alamat, rekening, rekam jejak, dan kapasitas nyata.
Jika sistem hanya memeriksa dokumen formal, celah penyamaran tetap terbuka. Program MBG membutuhkan sistem deklarasi kepentingan dari pejabat dan panitia seleksi. Siapa pun yang memiliki hubungan dengan calon mitra harus mundur dari proses penilaian.
Langkah seperti ini mungkin terlihat administratif, tetapi sangat penting untuk menjaga uang negara dan mutu layanan publik.
Pekerja Dapur Butuh Perlindungan dari Stigma
Ribuan pekerja dapur MBG bekerja di garis depan. Mereka memasak, mengemas, membersihkan alat, mengatur porsi, dan memastikan makanan siap dikirim. Ketika kasus korupsi mencuat, mereka bisa ikut menerima stigma, seolah semua dapur bermasalah. Padahal banyak pekerja hanya menjalankan tugas harian dengan upah yang tidak selalu besar.
Pemerintah perlu melindungi pekerja dapur yang bekerja benar. Pemeriksaan harus menyasar pihak yang mengambil keputusan dan pihak yang menyalahgunakan sistem, bukan membuat pekerja kecil menjadi kambing hitam. Jika ada dapur bermasalah, bedakan antara kesalahan manajemen, kesalahan pemasok, dan kesalahan pekerja.
Pekerja dapur juga perlu pelatihan ulang. Mereka harus memahami keamanan pangan, kebersihan tangan, suhu penyimpanan, cara menghindari kontaminasi silang, dan prosedur bila makanan tampak tidak layak. Pelatihan ini harus menjadi kegiatan rutin, bukan hanya formalitas.
Jika pekerja dapur merasa dihargai dan dilindungi, mereka akan lebih berani melapor bila melihat pelanggaran. Ini penting untuk membangun sistem pengawasan dari dalam.
Transparansi Data Menjadi Tuntutan Baru
Kasus dugaan korupsi MBG membuat publik membutuhkan data yang lebih terbuka. Berapa dapur yang aktif. Siapa mitranya. Berapa nilai kontrak. Apa standar verifikasi. Berapa penerima manfaat. Apa menu yang disajikan. Bagaimana laporan keluhan ditangani. Data semacam ini seharusnya dapat dibuka dalam bentuk yang mudah dipahami.
Transparansi bukan berarti membuka semua rahasia operasional. Data pribadi anak dan informasi sensitif tetap harus dilindungi. Namun informasi mengenai penggunaan uang publik, mitra kerja, dan standar layanan perlu tersedia agar masyarakat dapat ikut mengawasi.
Sistem digital bisa membantu. Pemerintah dapat menyediakan dasbor publik yang menampilkan progres layanan, daftar dapur terverifikasi, ringkasan audit, dan jumlah aduan yang sudah diselesaikan. Jika ada dapur dinonaktifkan, alasan umumnya dapat diumumkan.
Dengan data terbuka, kecurigaan berkurang. Masyarakat tidak lagi hanya mendengar klaim, tetapi melihat bukti kerja.
Jalur Aduan Harus Dibuat Cepat dan Aman
Program sebesar MBG membutuhkan kanal pengaduan yang benar benar berfungsi. Orang tua, guru, siswa, pekerja dapur, pemasok, dan warga sekitar harus bisa melapor bila menemukan makanan tidak layak, pungutan, tekanan, keterlambatan, atau dugaan penyimpangan. Laporan juga harus dapat dibuat tanpa takut mendapat tekanan balik.
Jalur aduan tidak cukup hanya nomor telepon atau formulir yang jarang dibaca. Harus ada batas waktu respons. Misalnya, aduan makanan basi harus ditindak hari itu juga. Aduan pembayaran pemasok harus masuk ke unit verifikasi. Aduan konflik kepentingan harus diteruskan ke pengawas internal dan aparat bila memenuhi unsur.
Pemerintah juga harus memberi nomor laporan agar pelapor dapat memantau perkembangan. Banyak kanal aduan gagal karena warga tidak tahu apakah laporannya dibaca. Jika sistem ingin dipercaya, setiap aduan harus punya jejak.
Kasus dugaan korupsi ini memperlihatkan bahwa pengawasan dari bawah sangat penting. Sering kali gejala awal penyimpangan diketahui oleh orang lapangan sebelum masuk laporan resmi.
Aparat Penegak Hukum Menjadi Penjaga Kepercayaan
Kejaksaan Agung kini memegang peran penting. Proses hukum harus berjalan terbuka, profesional, dan tidak berhenti pada level tertentu bila bukti mengarah ke pihak lain. Publik akan menilai apakah perkara ini benar benar membongkar jaringan penyimpangan atau hanya berhenti pada beberapa nama.
Penyidik perlu menjelaskan perkembangan secara proporsional. Jangan berlebihan, tetapi juga jangan terlalu tertutup. Karena perkara ini menyangkut program publik besar, masyarakat berhak mendapat informasi mengenai pokok perkara, nilai kerugian setelah dihitung, aset yang disita bila ada, serta status pihak yang diperiksa.
Pada saat yang sama, aparat harus menjaga asas hukum. Tersangka tetap memiliki hak pembelaan. Pernyataan publik tidak boleh mendahului putusan pengadilan. Keseimbangan ini penting agar penegakan hukum tidak berubah menjadi penghakiman di ruang publik.
Jika proses hukum bersih, ia dapat membantu memulihkan kepercayaan. Jika proses hukum terlihat selektif, kerusakan sosial akan bertambah.
DPR Perlu Mengawasi Tanpa Menjadikan Panggung Politik Semata
Kasus dugaan korupsi MBG juga menuntut peran DPR. Pengawasan anggaran dan pelaksanaan program harus diperkuat melalui rapat kerja, pemeriksaan dokumen, kunjungan lapangan, dan rekomendasi perbaikan. Namun pengawasan tidak boleh berhenti sebagai ajang pernyataan keras di depan kamera.
DPR perlu meminta rincian. Bagaimana sistem seleksi yayasan. Berapa dapur yang dinilai ulang. Apa standar belanja barang. Bagaimana pengadaan motor listrik, sepatu, dan televisi bisa masuk. Siapa yang menyetujui. Apa mekanisme pencegahannya agar tidak berulang.
Selain itu, DPR perlu mendengar suara sekolah, orang tua, pekerja dapur, pemasok lokal, dan ahli gizi. Dengan begitu, pengawasan tidak hanya berbicara soal angka, tetapi juga mutu layanan yang diterima anak.
Jika DPR bekerja serius, kasus ini bisa membuka jalan perbaikan sistem. Jika hanya dijadikan amunisi politik, publik akan makin lelah karena masalah anak dan pangan berubah menjadi saling serang.
Program Masih Bisa Diselamatkan Bila Berani Dibuka
MBG tetap memiliki tujuan yang kuat, yaitu membantu pemenuhan gizi dan mengurangi beban keluarga. Tujuan ini tidak hilang karena ada dugaan korupsi. Namun tujuan baik tidak cukup untuk menyelamatkan program. Yang diperlukan adalah keberanian membuka sistem, mengoreksi cara kerja, dan menindak pihak yang merusak.
Pemerintah perlu memisahkan dua hal. Programnya dapat dipertahankan, tetapi tata kelolanya harus diperbaiki. Dapur yang baik dipertahankan. Dapur yang tidak layak dibenahi atau diganti. Mitra yang bersih dilindungi. Mitra bermasalah dikeluarkan. Pengadaan yang tidak relevan dihentikan. Data yang bisa dibuka harus dibuka.
Keberanian seperti ini akan menentukan apakah masyarakat melihat MBG sebagai program yang belajar dari kesalahan atau program yang menutup masalah dengan slogan.
Dalam program makanan publik, kepercayaan dibangun dari tindakan kecil yang konsisten. Makanan datang tepat waktu, porsi sesuai, anak tidak sakit, dapur bersih, uang belanja jelas, dan aduan dijawab. Jika hal itu dilakukan, efek kolateral kasus ini bisa ditekan.
Ukuran Pemulihan Ada di Lapangan
Pemulihan nama MBG tidak akan ditentukan oleh konferensi pers semata. Ukurannya ada di lapangan. Orang tua kembali tenang ketika anak menerima makanan. Guru tidak lagi bingung menjawab pertanyaan warga. Dapur bekerja dengan standar yang jelas. Pemasok lokal dibayar sesuai kontrak. Anak di wilayah terpencil benar benar mendapat layanan. Aparat hukum menyelesaikan perkara secara terang.
Kasus dugaan korupsi ini menjadi peringatan keras bahwa program sosial beranggaran besar tidak boleh hanya mengejar jangkauan. Ia harus mengejar ketepatan, kebersihan, keselamatan, dan akuntabilitas. Setiap piring makanan yang sampai ke anak membawa nama negara. Jika negara lalai mengawasi, piring itu berubah menjadi sumber kecurigaan.
MBG kini berada di titik ujian. Pemerintah bisa memilih sekadar mengganti orang, atau membenahi mesin kerja sampai ke bagian paling kecil. Efek kolateral kasus ini akan bertahan lama bila perbaikan hanya terlihat di permukaan. Sebaliknya, ia dapat menjadi titik balik bila negara berani menata ulang semua jalur, mulai dari seleksi mitra, pengadaan, dapur, pengawasan sekolah, sampai aduan warga.
Program makanan bergizi hanya akan dipercaya kembali bila publik melihat uang negara benar benar berubah menjadi makanan yang aman, bukan menjadi ruang keuntungan bagi orang yang memegang kewenangan.
